Ratusan peserta menghadiri dialog publik selama dua hari yang digelar di Kebumen, Jawa Tengah, 19-20 Desember sebagai bagian dari peringatan Hari Migran Internasional. Diselenggarakan oleh Migrant Care, sebuah LSM Indonesia yang menangani perlindungan pekerja migran, dengan dukungan dari ILO melalui Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara, dialog tersebut membahas rekomendasi untuk peningkatan layanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk nelayan migran Indonesia.

Peserta yang hadir antara lain perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas), akademisi dan sejumlah asosiasi pekerja migran seperti Persatuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Malaysia (Pertimig), Serikat Pekerja Migran Indonesia (IMWU) di Hongkong, Pekerja Migran Indonesia di Taiwan (TIMWA) serta Serikat Nelayan Indonesia (SPPI) dan sejumlah nelayan migran dari wilayah pesisir Cirebon, Jawa Barat, Tegal, Jawa Tengah dan Banyuwangi, Jawa Timur.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengucapkan selamat kepada para peserta atas komitmennya untuk terus meningkatkan perlindungan pekerja migran di dalam negeri bersama pemerintah Indonesia. “Selamat Hari Migran Internasional! Negara harus hadir untuk semua warga negaranya, termasuk pekerja migran. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk bekerja sama dengan Anda semua untuk meningkatkan perlindungan PMI,” ujarnya dalam sambutan pembukaan yang disampaikan secara daring.

Terkait nelayan migran Indonesia, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, mengingatkan bahwa jumlahnya terus meningkat dan negara juga harus memprioritaskan perlindungan terhadap nelayan migrannya. Ia juga mengingatkan tantangan berbeda yang dihadapi para nelayan migran mengingat kondisi kerja serta proses rekrutmen dan penempatan mereka berbeda dengan sesama pekerja migran di sektor berbasis lahan.

“Kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan PMI, termasuk nelayan migran. Oleh karena itu, kerangka kebijakan dan peraturan, termasuk rencana pembangunan nasional 2025-2029 yang akan datang, perlu menangani sektor migrasi berbasis laut ini,” kata Wahyu.

Albert Bonasahat, Koordinator Program Nasional Program ILO's Ship to Shore Rights Asia Tenggara, melalui permainan bertajuk “Go Fishing” dan presentasi singkat, berbagi informasi dan pengetahuan tentang kondisi kerja nelayan, elemen gender terkait perlindungan nelayan dan beberapa “ mitos dan fakta” Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan di Bidang Penangkapan Ikan. “Dengan lebih memahami kondisi kerja dan kehidupan di laut, kita dapat bekerja sama untuk memastikan para nelayan migran Indonesia dapat menikmati hak-hak ketenagakerjaannya dan memiliki kondisi kerja yang layak,” ujar Albert.

Dialog publik diakhiri dengan pengembangan serangkaian rekomendasi yang mencakup pentingnya harmonisasi kebijakan dan peraturan di antara kementerian terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah. Kumpulan rekomendasi ini rencananya akan disampaikan kepada Bappenas yang telah memulai pengembangan studi latar belakang dari berbagai sektor.

Ship to Shore Rights Asia Tenggara (SEA) adalah inisiatif multi-negara, multi-tahunan dari Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dilaksanakan oleh ILO bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi ( IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan bertujuan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan aman serta pekerjaan yang layak bagi semua pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut di Asia Tenggara.