Organisasi pekerja dan pengusaha perangi pelecehan, kekerasan dan diskriminasi gender di sektor kelapa sawit dan perikanan
ILO bekerja sama dengan organisasi pekerja dan pengusaha untuk membebaskan sektor minyak sawit dan perikanan Indonesia dari pelecehan, kekerasan dan diskriminasi gender.
Sektor pertanian dan perikanan di Indonesia telah menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 38 juta pekerja atau setara dengan 30 persen dari total penduduk yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 mengungkapkan bahwa 13,79 juta perempuan bekerja di sektor-sektor tersebut, yang merupakan 36 persen dari total jumlah pekerja di kedua sektor tersebut.
Pekerja perempuan Indonesia di sektor kelapa sawit (c) id.undp.org Menyoroti peran vital perempuan di sektor perikanan dan kelapa sawit, ILO mengadakan lokakarya pelatihan selama dua hari untuk perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja pada akhir November. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kesetaraan gender di tempat kerja, pencegahan kekerasan dan pelecehan gender serta promosi kepatuhan hukum ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Perempuan memainkan banyak peran penting di sektor ini. Namun, seringkali mereka hanya dianggap sebagai pelengkap dan, sebagai akibatnya, tidak dapat menikmati hak kerja mereka. Karenanya, mengintegrasikan inklusivitas akan membantu organisasi membangun budaya perusahaan yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat."
Lokakarya tersebut menghadirkan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Gabungan Masyarakat Perikanan Indonesia (MDPI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Saburmusi).
Dengan menerapkan metode aktif dan partisipatif, seperti lingkaran dialog dan dinamika kelompok, lokakarya menyediakan tempat bagi pengusaha dan pekerja yang berpartisipasi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan serta rekomendasi utama dan tindakan bersama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, K3 dan kesetaraan gender di tempat kerja dalam organisasi dan anggota mereka.
Difasilitasi oleh ILO, selama lokakarya, Januar Rustandie, Koordinator Proyek ILO untuk Peningkatan Hak Pekerja di Sektor Rural Indo-Pasifik dengan Fokus pada Perempuan, menekankan peran penting pekerja perempuan di sektor-sektor ini dan menyoroti ketidaksetaraan dan diskriminasi gender. sebagai salah satu akar penyebab kekerasan berbasis gender.
Januar Rustandie, Koordinator Proyek ILO untuk Peningkatan Hak Pekerja di Sektor Rural dengan Fokus pada Perempuan “Perempuan memainkan banyak peran penting di sektor ini. Namun, seringkali mereka hanya dianggap sebagai pelengkap dan, sebagai akibatnya, tidak dapat menikmati hak kerja mereka. Karenanya, mengintegrasikan inklusivitas akan membantu organisasi membangun budaya perusahaan yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujar Januar.
Sementara itu, Dyah Retno Sudarto, Koordinator Program ILO untuk Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, menggarisbawahi komitmen ILO untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dan membantu memperkuat tempat kerja yang aman dan sehat melalui Konvensi terbaru No. 190 sebagai perjanjian internasional pertama yang mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.
Lokakarya ini membantu kita merencanakan aksi nyata di tempat kerja untuk mendesak pemerintah dan pembuat kebijakan menjamin dunia kerja yang bebas dari kekerasan, pelecehan dan diskriminasi serta mendorong ratifikasi konvensi ILO, khususnya Konvensi No. 190."
Bagus Prakoso, perwakilan dari AP2HI
Lokakarya diakhiri dengan promosi aksi bersama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan K3. Huiniati, pengurus GAPKI cabang Riau, berkomitmen untuk menularkan ilmunya untuk meningkatkan kesadaran para anggotanya yang bekerja di sektor kelapa sawit di Riau. “Pekerjaan serabutan, paparan pestisida berbahaya dan kurangnya perlindungan sosial masih menjadi masalah utama yang dihadapi pekerja perempuan di sektor sawit. Oleh karena itu, isu-isu kesetaraan gender dan gender, khususnya hak pekerja perempuan, perlu mendapat perhatian dan tindakan yang lebih besar,” ujarnya.
Bagus Prakoso, perwakilan dari AP2HI, mengapresiasi langkah-langkah yang diberikan untuk merencanakan dan mengembangkan rencana aksi tersebut. “Lokakarya ini membantu kita merencanakan aksi nyata di tempat kerja untuk mendesak pemerintah dan pembuat kebijakan menjamin dunia kerja yang bebas dari kekerasan, pelecehan dan diskriminasi serta mendorong ratifikasi konvensi ILO, khususnya Konvensi No. 190,” dia berbagi.
Lokakarya serupa akan dilakukan di beberapa provinsi pada 2023: Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Lokakarya ini akan diselenggarakan bersama dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya untuk memastikan kepemilikan lokal dan penyesuaian penuh dengan kebutuhan nasional dan provinsi.
Dukungan ILO diberikan melalui Proyek Peningkatan Hak Pekerja di Sektor Rural Indo-Pasifik dengan Fokus pada Perempuan. Didanai oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL), proyek ini bekerja sama dengan para mitra di tingkat regional dan nasional untuk mencapai kondisi kerja yang lebih baik, terutama bagi pekerja perempuan di sektor perikanan dan kelapa sawit melalui kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, khususnya K3 dan kesetaraan gender.
