ILO menyelenggarakan pertemuan konsultasi terkoordinasi terkait upayanya di sektor perikanan di Indonesia. Pertemuan tersebut menggabungkan tiga proyek perikanan yang saling melengkapi: Ship to Shore Rights yang didanai Uni Eropa di Asia Tenggara, program Lab Akselerator 8.7 dan Peningkatan Hak Pekerja di Sektor Rural Indo-Pasifik yang didanai USDOL dengan fokus pada Perempuan.

Ketiga proyek ini memberikan bantuan teknis dalam mendukung upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan serta penegakannya guna melindungi nelayan Indonesia yang berada di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri di armada kapal asing. Proyek-proyek ini juga mendukung mitra sosial, dengan tujuan meningkatkan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kondisi kerja para nelayan dan pekerja di sektor pengolahan.

“Perikanan adalah industri dan sektor ekonomi besar bagi Indonesia. Ketiga proyek ini memiliki tujuan yang sejalan dengan prioritas pemerintah Indonesia untuk memastikan kondisi kerja yang layak dan kepatuhan hukum ketenagakerjaan di industri perikanan. Dengan demikian, melalui pertemuan bersama dan terkoordinasi ini, ILO dapat memperkuat dukungannya kepada para konstituen dan penerima manfaat sebagai pemain kunci dalam pelaksanaan proyek-proyek ini di negara ini,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, saat membuka pertemuan konsultasi.

Pertemuan konsultasi tersebut dihadiri oleh sekitar 70 mitra kunci dari pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, badan pelaksana PBB dan organisasi terkait lainnya baik secara daring maupun luring. Dr Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa “Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kondisi kerja di sektor perikanan dan memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan terkait”.

Pertemuan tersebut menyoroti kemajuan utama dari setiap Proyek. Proyek Ship to Shore Rights Asia Tenggara menekankan kemajuannya dalam memperkuat kerangka peraturan dan kebijakan bilateral/multilateral untuk mendukung nelayan migran dan pekerja migran, serta pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pekerja.

Sejalan dengan fokusnya pada penghapusan kerja paksa, program Lab Akselerator menyajikan kegiatan-kegiatan lanjutan dalam penegakan hukum dan kerangka kebijakan serta pemberdayaan pekerja dan pengusaha terkait dengan pencegahan dan penghapusan kerja paksa di industri perikanan. Sementara itu, proyek Hak Pekerja menekankan kemajuannya dalam pengawasan ketenagakerjaan, khususnya memastikan hak-hak pekerja perempuan di sektor pengolahan.

Selama diskusi konsultasi ini, berbagai tantangan yang diutarakan para peserta termasuk kebutuhan mendesak untuk revitalisasi Forum Nelayan Asia Tenggara, harmonisasi kerangka peraturan dan kebijakan yang ada pada industri perikanan, penerapan K3 sebagai bagian dari budaya perusahaan, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan sebagainya.

Pertemuan konsultasi diakhiri dengan kesepakatan tentang prioritas program utama untuk tahun 2022. Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain sebagai berikut:

Proyek Ship to Shore Rights Asia Tenggara: Koordinasi regional untuk memperkuat perlindungan bagi nelayan dan pekerja pengolahan melalui Forum Nelayan Asia Tenggara; mendukung harmonisasi hukum nasional, pengembangan pengawasan bersama dan pembuatan draf Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Korea untuk nelayan Indonesia yang bekerja di kapal perikanan pesisir Korea; dan dukungan terhadap serikat pekerja bagi pekerja pengolahan makanan laut dengan fokus pada pekerja perempuan.

Program Lab Akselerator 8.7: Mendukung fasilitasi beberapa pertemuan teknis tentang reformasi legislasi; penetapan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan percontohan di bidang perikanan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan mengujicobakan perangkat deteksi kerja paksa di atas kapal perikanan dengan aparat penegak hukum Indonesia.

Proyek Hak Pekerja: Penyusunan Rencana Kepatuhan Strategis Tripartit berdasarkan penilaian awal dan validasi hasil studi sektoral; mendukung reformasi pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan; dan pengembangan kapasitas untuk organisasi pengusaha dan pekerja dalam mempromosikan kepatuhan ketenagakerjaan dan K3, termasuk kesadaran gender.