Inklusi disabilitas

Mempromosikan hak penyandang disabilitas: Lebih banyak kota berkomitmen menjadi kota inklusif di Indonesia

Walikota-walikota dari seluruh Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dari kementerian pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi lainnya berkumpul di Jakarta pada 31 Oktober untuk menghadiri Seminar Tingkat Tinggi yang disponsori PBB guna mempromosikan kota inklusif di seluruh negeri.

Press release | Jakarta, Indonesia | 30 October 2017
Penandatanganan Piagam Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif oleh 14 walikota di Indonesia
JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Walikota-walikota dari seluruh Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dari kementerian pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi lainnya berkumpul di Jakarta pada 31 Oktober untuk menghadiri Seminar Tingkat Tinggi yang disponsori PBB guna mempromosikan kota inklusif di seluruh negeri.

Lebih dari 100 peserta akan menghadiri pertemuan satu hari yang diselenggarakan bersama oleh UNESCO, ILO, WHO dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Bambang P.S Brodjonegoro, akan membuka seminar ini yang berjudul “Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota menuju Kota Inklusif.”

Seminar ini akan menghadirkan para walikota dari seluruh negeri yang memaparkan kebijakan dan prakarsa yang memungkinkan transformasi positif di kota-kota mereka. Untuk memperkuat komitmen para walikota ini, Seminar akan ditandai dengan penandatanganan Piagam Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif, yang bertujuan menghormati dan mendukung keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan di semua kota di Indonesia.

Seminar ini pun mendorong pertukaran informasi di antara pejabat senior di tingkat nasional dan di tingkat kota mengenai langkah-langkah efektif untuk melibatkan kota dalam mewujudkan kerangka Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDG) Indonesia, menerapkan perundangan nasional mengenai disabilitas tahun 2016 da mereplikasi praktik-praktik yang baik dalam inklusi disabilitas di kota-kota seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Seminar ini diselenggarakan untuk memperlihatkan hasil dari Proyek PBB mengenai Mempromosikan Hak Penyandang Disabilitas (UNPRPD) di Indonesia dan mendorong keberlanjutan Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif.

UNESCO, ILO dan WHO, bersama dengan lembaga nasional seperti APEKSI dan berbagai lembaga terkait hak disabilitas, akan menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan inklusi sosial penyandang disabilitas. Didanai oleh Kemitraan PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas (UNPRPD, tahap II), proyek bersama ini telah memberikan kontribusi penting terhadap upaya nasional dan lokal menuju inklusi disabilitas.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Tendy Gunawan
Staf ILO untuk Inklusi Disabilitas
Email: tendy@ilo.org

Gita Lingga
Staf Komunikasi ILO
Email: gita@ilo.org