Hari Perempuan Internasional: ILO – APINDO luncurkan Panduan Pengusaha tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja kini telah menjadi perhatian nasional maupun internasional. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi jender dan dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja di semua tempat kerja—perkantoran, pabrik, perkebunan, perusahaan besar dan kecil.

Press release | 08 March 2012

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja kini telah menjadi perhatian nasional maupun internasional. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi jender dan dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja di semua tempat kerja—perkantoran, pabrik, perkebunan, perusahaan besar dan kecil.

Pelecehan seksual mempengaruhi pekerja, pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian memperlihatkan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja apabila dibiarkan berdampak bagi pekerja penurunan kinerja dengan tingginya tingkat absen bahkan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, sedangkan bagi pengusaha penurunan produksi, jumlah tenaga kerja yang hilang dan menimbulkan citra buruk perusahaan.

Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) telah melakukan inisiatif menyusun panduan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tingkat perusahaan. Panduan ini akan diluncurkan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan Apindo pada Kamis, 8 Maret 2012 dari 14.00 – 17.30 di FX Lifestyle X’nter, Jakarta. Panduan ini akan diluncurkan oleh Sofyan Wanandi, Ketua Apindo dan diselenggarakan sejalan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional.

Sofyan Wanandi, Ketua Apindo, mengatakan pelecehan di tempat kerja cukup sulit untuk ditangani apabila tidak ada prosedur penyampaian keluhan di perusahaan yang dibuat dan dimengerti oleh pekerja dan pengusaha dan bila korbannya merasa malu untuk mendiskusikan kasusnya. “Karenanya, panduan ini memainkan peran penting dalam mendorong adanya pencegahan dan aksi bersama untuk menghindari perlakuan diskriminasif di tempat kerja yang membawa dampak merugikan bagi produktivitas di tingkat perusahaan dan tempat kerja. Panduan ini juga memperlihatkan keseriusan Apindo dalam menangani permasalahan ini dengan memberikan pencegahan dan solusi praktis kepada anggotanya di tingkat perusahaan,” kata dia.

Peluncuran ini akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bertajuk “Mencegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”, sebagai bagian dari upaya untuk menyebarluaskan panduan ini kepada perusahaan dan masyarakat luas. Diskusi interaktif akan menghadirkan Nina Tursinah, Ketua Apindo, Irianto Simbolon, Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Mattheus S. dari Sampoerna.

Diskusi akan diselenggarakan bekerja sama dengan Jaringan SmartFM, stasiun radio terkemuka, dan akan disiarkan secara langsung di 10 kota: Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin dan Pekan Baru.

Peluncuran panduan ini bertujuan untuk mempromosikan lingkungan tempat kerja yang lebih baik melalui pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Penting untuk mendorong pencegahan dan aksi bersama guna mencegah perlakuan diskriminatif di tempat kerja yang akan berdampak pada produktivitas kerja.

“ILO menyambut baik prakarsa Apindo untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. Sebagai suara pengusaha dalam masalah ketenagakerjaan dan sosial, Apindo memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja dan pengusaha guna memastikan produktivitas, daya saing dan ketenangan usaha,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

Dua bentuk pelecehan seksual di tempat kerja adalah pelecehan ‘quid pro quo’ dan penciptaan suasana kerja yang penuh intimidasi. Pelecehan quid pro quo (yang bermakna ‘ini untuk itu’) merujuk pada tuntutan seseorang yang memegang kekuasaan, seperti penyelia, untuk melayani hasrat seksualnya guna mempertahankan atau mendapatkan haknya atas kenaikan upah, promosi, kesempatan pelatihan, mutasi atau pekerjaan itu sendiri. Ini memaksa pekerja untuk memilih antara melayani hasrat seksual tersebut atau kehilangan kesempatan dalam pekerjaan. Jenis pelecehan ini dikenal juga sebagai ‘pemerasan seksual’.

Bentuk kedua dapat meracuni suasana kerja dan membatasi kinerja pekerja. Dalam perkembangannya ada bukti-bukti baru bahwa dampak dan kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat non-fisik atau bersifat psikologis, termasuk di antaranya mengancam/menakuti, penyerangan (mobbing), pemaksaan, pelecehan verbal dan seksual.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Lusiani Julia
Staf ILO
Tel.: +6221 391 3112 ext. 135
Email

Gita F. Lingga
Humas
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115
Email